Tampilkan postingan dengan label Contoh Surat. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Contoh Surat. Tampilkan semua postingan
Contoh Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen

Contoh Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen

Surat pernyataan kebenaran dokumen merupakan suatu syarat yang biasanya dibutuhkan ketika kita akan mengurus dokumen perijinan atau dokumen lain yang sejenis. Salah satu syarat mutlak dalam permohonan dokumen yang dimohon adalah si pemohon dapat menyatakan bahwa dokumen yang diajukan sebagai persyaratan benar adanya, asli dan tidak dipalsukan.

Beberapa instansi atau lembaga pemerintah seperti DPM PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) atau dinas lain biasanya mewajibkan setiap pemohon agar dapat menyatakan kebenaran dokumen yang dimilikinya.

Berkaca dari pengalaman, bahwa si pemohon tidak akan dilayani apabila dia tidak sanggup menyatakan bahwa dokumen yang dimilikinya sah dan asli.

Untuk itu, apabila anda akan melakukan permohonan suatu perijinan atau dokumen resmi kenegaraan, maka ada baiknya mengetahui bagaimana cara membuat surat pernyataan kebenaran dokumen.

Nah, pada kesempatan ini kami akan menyajikan contoh surat pernyataan kebenaran dokumen secara singkat, jelas dan sederhana.



Tetapi, sebelum membahas contoh surat pernyataan tersebut, ada baiknya kita mengetahui apa saja isi atau muatan yang harus terkandung dalam surat tersebut.

sederhana saja, kita hanya cukup menyediakan:

  1. Materai
  2. Identitas diri seperti SIM atau KTP

Setelah dua syarat tersebut cukup, selanjutnya anda tinggal download surat pernyataan kebenaran dokumen yang telah kami sediakan melalui link dibawah ini

Pada poin menyatakan dibuat sederhana saja seperti dibawah:

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa fotokopi dokumen yang menjadi lampiran permohonan penerbitan dokumen lingkungan hidup ini adalah sesuai dengan aslinya dan menjamin kebenaran atas dokumen tersebut (tidak dipalsukan)

Demikian contoh sederhana surat pernyataan kebenaran akan dokumen yang sederhana, singkat padat dan jelas. 

Contoh Surat Permohonan Pembuatan BPJS Kesehatan

Contoh Surat Permohonan Pembuatan BPJS Kesehatan

Contoh Surat Permohonan Pembuatan BPJS Kesehatan - Bagi anda yang akan mengikuti program BPJS Kesehatan dan membutuhkan informasi tentang persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk mendapatkan manfaat dari BPJS Kesehatan maka saya sarankan Anda membaca artikel ini sampai selesai karena dalam artikel ini akan dijelaskan langkah demi langkah dalam mendaftar di BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan adalah suatu program pemerintah yang bekerja dengan Rumah Sakit di seluruh Indonesia terkait dengan biaya pengobatan atau biaya rumah sakit baik itu berupa rawat inap atau rawat jalan.

Pada dasarnya, dalam mengajukan kepesertaan BPJS seseorang bisa melakukannya secara online atau pun datang langsung ke Kantor BPJS Kesehatan di wilayah setempat.

Dikutip thecrazyperfect.com (16/07/2018) dari laman resmi bpjs-kesehatan.go.id, bahwa BPJS Kesehatan mempunyai sejarah yang panjang.

Adalah gagasan Prof. G.A. Siwabessy, yang pada saat itu menjabat Menteri Kesehatan, mengajukan sebuah gagasan yang dinamakan program asuransi kesehatan semesta atau (Universal Health Insurance).

Kemudian pada tahun 1968 , pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 1968 dengan membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) yang mengatur pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negara dan penerima pensiun beserta keluarganya.

Kemudian pada tahun 1984 pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23 Tahun 1984 yang tujuannya mengatur melayani jaminan kesehatan bagi PNS, pensiunan PNS, veteran, perintis kemerdekaan, dan anggota keluarganya.

Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan kemudian pada tahun 2011 pemerintah menetapkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta menunjuk PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, sehingga PT Askes (Persero) pun berubah menjadi BPJS Kesehatan.

Syarat Pendaftaran BPJS Kesehatan


Sebelum anda diberitahukan beberapa contoh surat permohonan pembuatan BPJS Kesehatan, sebaiknya anda mengetahui dulu persyaratan pendaftaran BPJS Kesehatan.

Bagi calon peserta BPJS Kesehatan, bahwa ada 3 kategori dalam proses pendaftaran BPJS Kesehatan yaitu:

  1. [icon name="check-square-o" class="" unprefixed_class=""] Peserta Penerima Upah (PPU)


  2. [icon name="check-square-o" class="" unprefixed_class=""] Penerima Bantuan Iuran (PBI)


  3. [icon name="check-square-o" class="" unprefixed_class=""] Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)



Dari ketiga kategori diatas semuanya mempunyai persyaratan yang berbeda-beda.

Persyaratan Pendaftaran Pekerja Penerima Upah


Kategori pertama adalah Pekerja Penerima Upah atau disingkat dengan PPU adalah calon peserta BPJS Kesehatan yang menerima upah dari lembaga tertentu atau dari perusahaan tempatnya bekerja.

Bagi anda penerima upah dan belum memiliki atau ikut program BPJS Kesehatan sebenarnya anda tidak perlu repot untuk mendaftar karena perusahaan biasanya yang akan mengurusnya.

Namun, jika perusahaan enggan mengurus kepesertaan anda, maka anda tidak perlu berkecil hati. Anda bisa mengurus pendaftaran anda dan keluarga Anda menjadi anggota BPJS kesehatan.

Untuk badan usaha yang akan mengurus BPJS Kesehatan karyawannya dan akan mendaftarkan seluruh karyawan beserta anggota keluarganya, maka persyaratan yang dibutuhkan adalah:


[icon name="check-square-o" class="" unprefixed_class=""] Formulir Registrasi Badan Usaha / Badan Hukum Lainnya.
[icon name="check-square-o" class="" unprefixed_class=""] Data Migrasi karyawan dan anggota keluarganya sesuai format yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan.
[icon name="check-square-o" class="" unprefixed_class=""] Perusahaan / Badan Usaha menerima nomor Virtual Account (VA) untuk dilakukan pembayaran ke Bank yang telah bekerja sama (BRI/Mandiri/BNI)


Selanjutnya bukti Pembayaran iuran diserahkan ke Kantor BPJS Kesehatan dan oleh BPJS Kesehatan akan dicetak kartu JKN.

Ada satu kasus yang saya temukan ketika salah satu warga saya disuruh mengurus BPJS Kesehatan sendiri oleh perusahaan dimana dia bekerja.

Kemudian dia datang kepada saya meminta solusi agar dia dan anggota keluarganya mendapatkan jaminan kesehatan nasional.

Perlu anda ketahui, bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak serta merta mengikutsertakan keluarganya dan mengenai alasannya saya sendiri tidak tahu, apakah perusahaan tersebut enggan membayar atau menanggung seluruh anggota keluarga karyawannya atau memang tidak mau rugi.

Saya berharap kasus tersebut tidak terulang lagi dan setiap perusahaan patuh pada aturan yang berlaku.

Singkat cerita, dia bingung harus bagaimana dan akhirnya saya menyarankan kepada beliau untuk menemui perusahaan dimana dia bekerja.

Satu minggu kemudian dia balik lagi kepada saya dan mengatakan bahwa perusahaan tidak mau menanggung anggota keluarganya dan itu bertentangan dengan peraturan BPJS Kesehatan dimana anggota keluarga penerima manfaat harus ditanggung juga.

Akhirnya saya membuat sebuah surat kepada perusahaan tersebut dengan mencantumkan beberapa alasan.

Dan tetap perusahaan tersebut bersikukuh pada pendiriannya bahwa yang dibayar hanya karyawannya saja tanpa melibatkan anggota keluarganya dengan alasan karyawan tersebut Out Sourcing.

Berbeda dengan kasus yang pertama, kasus yang satu ini lebih mudah. Orang kedua yang datang ke kantor saya adalah salah satu warga saya yang bekerja di Jakarta.

Perbedaan dengan kasus yang pertama adalah yang bersangkutan disuruh mengurus pembuatan BPJS Kesehatan sendiri dan perusahaan hanya memberikan beberapa berkas yang dibutuhkan.

Nah, jika anda mengalami kasus serupa maka persyaratan yang harus anda bawa saat mendaftar BPJS Kesehatan adalah:


[icon name="hand-o-right" class="" unprefixed_class=""] Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga.
[icon name="hand-o-right" class="" unprefixed_class=""] Fotokopi Akta Pendirian Badan Usaha (SITU/SIUP/SIGA) ( Boleh diabaikan)
[icon name="hand-o-right" class="" unprefixed_class=""] Surat Pengantar Keterangan Bekerja dari Perusahaan
[icon name="hand-o-right" class="" unprefixed_class=""] Surat Domisili dari Desa ( Jika ada perbedaan nama, lampirkan surat keterangan beda nama )




Setelah semua berkas komplit, silahkan datang ke Kantor BPJS setempat dan mengisi formulir yang disediakan.

Contoh Surat Pembuatan BPJS Kesehatan


Sesuai dengan tujuan penulisan artikel ini yaitu memberi informasi dan contoh surat pembuatan BPJS Kesehatan bagi warga masyarakat yang belum ikut program BPJS Kesehatan maka thecrazyperfect.com akan memberikan contoh surat permohonan pembuatan BPJS Kesehatan.

Surat Keterangan Bekerja


LOGO PERUSAHAAN DISINI/KOPS SURAT
SURAT KETERANGAN BEKERJA
Nomor : 470/ /DS-2004/2018


Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur PT. Angin Sentosa dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : (Diisi nama karyawan)
No : (Diisi Nomor Urut atau Kontrak Pekerja)
Jabatan/Posisii : (Diisi dengan jabatan karyawan di perusahaan)

Adalah benar salah satu karyawan di perusahaan kami dan yang bersangkutan hendak mengurus BPJS Kesehatan yang iurannya ditanggung oleh perusahaan kami.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

Hormat kami




Ir. David Koperbutut
Direktur Utama


Selengkapnya anda bisa download file Surat Keterangan Bekerja

Surat Pembuatan BPJS Kesehatan

Sesuai dengan pengalaman saya, maka yang selanjutnya dibutuhkan adalah Surat rekomendasi dari perusahaan. Surat tersebut ditujukan kepada kantor BPJS.

Berikut adalah contoh surat rekomendasi pembuatan BPJS Kesehatan dari perusahaan.



Logo Perusahaan ( Kops Surat )

Kepada Yth.
Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang ..........
Di
Mana saja

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur Utama PT Asal Jeplak (Tbk) dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : (Diisi nama karyawan)
No : (Diisi Nomor Urut atau Kontrak Pekerja)
Jabatan/Posisii : (Diisi dengan jabatan karyawan di perusahaan)

Untuk didaftarkan sebagai penerima manfaat BPJS Kesehatan yang mana iurannya ditanggung oleh perusahaan kami dan untuk itu kami mohon kiranya Bapak/Ibu Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang ........................... agar membantu proses pendaftaran karyawan kami tersebut.

Demikian, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,




IR. DAVID KOPERBUTUT


Nah, selesai dah.... Anda tinggal datang ke kantor BPJS Kesehatan dan mendaftarkan diri Anda sebagai penerima manfaat.

Diatas adalah pengalaman saya ketika saya mengurus masyarakat saya yang kebingungan mendaftarkan diri sebagai peserta JKN dengan kategori Peserta Penerima Upah (PPU).

Untuk kategori bukan penerima upah maka akan saya share lain waktu.

Demikian artikel contoh surat pembuatan BPJS Kesehatan ini ditulis dan semoga bermanfaat bagi Anda.
Contoh Surat Pernyataan Yang Baik dan Benar 2018

Contoh Surat Pernyataan Yang Baik dan Benar 2018

Contoh Surat Pernyataan Yang Baik dan Benar. Surat pernyataan adalah surat yang dibuat oleh individu atau kelompok yang menyatakan atau menerangkan sesuatu yang secara sah terikat oleh hukum. Untuk itu, diperlukan contoh surat pernyataan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah surat menyurat.

Sebagai abdi desa saya sering sekali membuat surat pernyataan yang terkait dengan pekerjaan atau membuatkan seseorang atau warga desa surat pernyataan untuk keperluan atau kepentingan orang tersebut.

Surat pernyataan merupakan sebuah statement tertulis yang berisi poin atau "SESUATU" yang berkaitan dengan si pembuat surat. Menurut pengalaman saya, ketika seseorang membuat surat pernyataan biasanya ada suatu "MASALAH" yang harus diselesaikan seperti perjanjian atau akad, kesanggupan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan bahkan menyatakan sesuatu yang pernah atau tidak pernah dilakukan.

Tetapi sebelumnya saya akan sedikit berkisah tentang pekerjaan saya. Saya adalah salah satu pegawai di sebuah desa di kecamatan cihara dan soal surat menyurat adalah pekerjaan saya sehari-hari.

contoh surat pernyataan

Suka dan duka tentu saja banyak dirasakan mengingat saya adalah salah satu pekerja senior yang mengalami beberapa kali pergantian kepala desa.

Sudah cukup makan asam garam dalam mengelola dan mengurus masyarakat desa.. :)

Termasuk dalam beberapa penyelesaian kasus yang melibatkan warga, konflik antar warga bisa saja terjadi dan sebagai perangkat desa saya harus siap menyelesaikan masalah yang terjadi.

Masalah atau konflik yang paling sering terjadi adalah sengketa lahan baik mengenai kepemilikan atas lahan atau sengketa batas. Untuk itu saya selalu menekankan kepada masyarakat untuk membuat surat atau bukti atas kepemilikan lahan dan minimal surat jual beli tanah yang diketahui oleh kepala desa dan ahli waris dikhawatirkan timbul gugatan atas tanah warisan

Bahkan yang paling lucu, saya pernah menyelesaikan pertikaian suami istri hanya karena masalah sepele. Saya berfikir koq masalah rumah tangga dibawa ke desa.

Contoh Surat Pernyataan yang Oke punya


Surat pernyataan yang baik adalah surat yang tidak bertentangan dengan hukum. Surat pernyataan harus dibuat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Ketika anda akan membuat surat pernyataan, sebaiknya perhatikan kaidah bahasa yang digunakan dan jangan sampai menghasilkan bahasa yang multi tafsir.

Kenapa surat pernyataan tidak boleh multi tafsir?

Penafsiran yang ganda akan menimbulkan kebimbangan dan kelemahan jika ditinjau dari sisi hukum, baik itu hukum perdata atau pidana.

Sebagai contoh, ketika pengacara membuat acara pembelaan, mereka sebisa mungkin menafsirkan ayat demi ayat atau pasal demi pasal yang disangkakan dengan cara mencari titik lemah dan akhirnya berakibat pada lemahnya hukum.

Seperti apa format penyusunan surat pernyataan yang baik?
Nah, bagi anda yang se profesi dengan saya di dunia nyata. Ketika anda dituntut untuk membuat surat pernyataan maka sebaiknya perhatikan format penyusunan surat pernyataan yang baik dan benar berikut ini :

  1. Gunakan kaidah bahasa yang baku yang sesuai dengan EYD

  2. Bahasa tidak menimbulkan multi tafsir, Tegas, jelas, padat dan lugas


Seperti apa bentuk penyusunan surat pernyataan yang baik?

Bentuk surat pernyataan yang baik adalah :

  1. PENDAHULUAN meliputi:

    • Judul di buat ditengah dengan ketentuan huruf kapital dan ditebalkan

    • Identitas Jelas Pembuat Pernyataan meliputi Nama Jelas atau alias, tempat tanggal lahir, No KTP, Pekerjaan dan Alamat



  2. ISI meliputi :

    • Poin-poin yang dinyatakan bisa berisi pasal-pasal atau ayat, bisa juga hanya satu kalimat pernyataan



  3. PENUTUP meliputi :

    • Tempat dan tanggal dibuatnya pernyataan

    • Tanda tangan dan nama jelas diatas materai

    • Saksi-Saksi

    • Pengesahan oleh pejabat berwenang ( bisa diabaikan jika bentuk pernyataan pribadi/personal)




Setelah mengetahui pengertian surat pernyataan, bentuk surat pernyataan dan format penyusunan surat pernyataan sekarang kita akan membahas beberapa contoh surat pernyataan seperti surat pernyataan pengakuan hutang, surat pernyataan pertanggungjawaban, surat pernyataan pengakuan atas kesalahan, surat pernyataan tidak sengketa dan lain-lain.

https://youtu.be/abC_IXlfjKs

Contoh Surat Pernyataan Pengakuan Hutang


Kasus ini pernah saya tangani ketika ada masyarakat yang tersangkut hutang piutang. Karena beberapa alasan, si Penghutang tidak dapat melunasi hutangnya dan mereka pergi ke desa untuk menyelesaikan masalah mereka.

Akhirnya, setelah proses negosiasi yang panjang akhirnya dicapai kesepakatan antara mereka.
SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HUTANG
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jaelani
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Mei 1985
No. KTP : 36701828000xxxx
Alamat : Gg. Gembira Ria Nomor 10 RT 003 RW 004 Keluraha Utan Kayu Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur DKI Jakarta ( Harus sesuai dengan alamat KTP yang bersangkutan )

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Janud
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Mei 1990
No. KTP : 367018286000xxxx
Alamat : Gg. Gembira Ria Nomor 10 RT 003 RW 004 Keluraha Utan Kayu Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur DKI Jakarta ( Harus sesuai dengan alamat KTP yang bersangkutan )

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dengan ini, kami pihak pertama dan pihak kedua menyatakan bahwa :

  1. Saya pihak pertama dengan ini menyatakan dan mengakui bahwa saya pihak pertama benar mempunyai hutang kepada pihak kedua sejumlah Rp. 1.000.000 ( Satu Juta Rupiah )

  2. Saya Pihak Pertama bersedia melunasi hutang kepada Pihak Kedua sampai dengan tanggal ................

  3. Apabila saya pihak pertama tidak melunasi hutang kepada pihak kedua, maka saya memberikan jaminan 1 unit sepeda motor atas nama saya.

  4. Saya pihak Kedua dengan ini menyatakan dan mengakui bahwa pihak pertama benar mempunyai hutang kepada saya pihak kedua sejumlah Rp. 1.000.000 ( Satu Juta Rupiah )

  5. Saya pihak kedua dengan ini bersedia dan menerima jaminan pihak pertama apabila ternyata pihak pertama tidak bisa melunasi hutangnya kepada saya.

  6. Jaminan tersebut akan saya pihak kedua kembalikan kepada pihak pertama apabila pihak pertama telah melunasi hutangnya kepada saya.


Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila ada pihak lain yang mencoba mengubah surat pernyataan ini maka kami menyatakan jangan ditanggapi. Surat pernyataan ini disimpan di Kantor Desa ( Asli ) dan Fotokopi dipegang oleh para pihak.

Dibuat di JAKARTA
Pada Tanggal 20 Juni 2018

Kami yang menyatakan :
Pihak Pertama : Jaelani ( ......................... )
Pihak Kedua : Janud (..............................)

Saksi-saksi :
1. Amin ( Ketua RT ) : .......................
2. Iman ( Ketua RW ) : .......................

Dibenarkan oleh :
 

Kepala Desa/Kelurahan
SAMEDIN

Contoh Surat Pernyataan Pertanggungjawaban


Surat pernyataan pertanggungjawaban dibuat untuk mempertanggungjawabkan dana atau pekerjaan. Biasanya surat pernyataan ini dibuat oleh pribadi/personal yang ditujukan kepada lembaga atau dinas tertentu.
SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PEKERJAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jaelani
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Mei 1985
No. KTP : 36701828000xxxx
Jabatan : Kasi Operasional
Alamat : Gg. Gembira Ria Nomor 10 RT 003 RW 004 Kelurahan Utan Kayu Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur DKI Jakarta ( Harus sesuai dengan alamat KTP yang bersangkutan )

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja nomor 12345/VI/2017 tanggal 20 maret 2018.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Juni 2018
Yang menyatakan

Jaelani.

Contoh Surat Pernyataan Tidak Mengulangi Kesalahan


Ini biasanya anak-anak sekolah yang nakal tersangkut kasus kenakalan remaja. Untuk itu, sangat penting bagi orang tua mengetahui cara mendidik anak yang baik.

Kenakalan remaja memang sudah pada taraf yang mengkhawatirkan dan ini memang tidak bisa dicegah tetapi bisa diminimalisir salah satunya adalah dengan pola asuh anak dan menerapkan disiplin pada anak
SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGULANGI KESALAHAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jaelani
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Mei 1985
Alamat : Gg. Gembira Ria Nomor 10 RT 003 RW 004 Keluraha Utan Kayu Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur DKI Jakarta ( Harus sesuai dengan alamat KTP yang bersangkutan )

Dengan ini menyatakan bahwa :

  1. Saya tidak akan terlibat kembali tawuran antar pelajar

  2. Saya tidak akan merokok dilingkungan sekolah atau dilaur sekolah

  3. Saya tidak akan mengulangi kesalahan yang pernah saya lakukan sebagaimana poin 1 dan 2 diatas

  4. Saya akan menjaga nama baik sekolah

  5. Apabila ternyata saya kembali melakukan kesalahan yang sama, maka saya bersedia dikeluarkan dari sekolah


Demikian surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Juni 2018
Yang menyatakan

Jaelani.

Contoh Surat Pernyataan Perjanjian


Surat pernyataan perjanjian adalah surat yang dibuat oleh 1 pihak atau beberapa pihak terhadap pihak lain. Sebab munculnya surat pernyataan perjanjian adalah dikarenakan adanya kesepakatan atau nota kesepahaman.

Contoh sederhana adalah surat perjanjian kerja
SURAT PERNYATAAN PERJANJIAN
No. 17/RM-H/IX/2017
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
No. KTP : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jabatan : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dalam hal ini bertindak dan atas anam PT. Global Manajemen yang akan disebut Pihak Pertama.

Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
No. KTP : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dalam hal ini bertindak dan atas nama sendiri yang akan disebut sebagai Pihak Kedua.

Kedua belah pihak (Pihak Pertama dan Pihak Kedua) telah sepakat untuk melakukan perjanjian yakni Perjanjian Kerja dengan pasal (ketentuan) sebagai berikut ini :

PASAL I
Pihak Kedua akan menerima pekerjaan dari Pihak Pertama berupa membangun gudung futsal (lapangan futsal) dengan ukuran 40 m2 x 55 m2 selama 2 (dua) bulan terhitung sejak penandatangan surat perjanjian ini.

PASAL II
Untuk material yang diperlukan adalah tanggung jawab dari Pihak Kedua akan tetapi dengan persetujuan dari Pihak Pertama yakni dengan menggunakan material kualitas pertama.

PASAL III
Pihak Kedua akan menerima gaji (upah) dari Pihak Pertama sebesar Rp. 500.0000.0000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan pembayaran dilakukan tiga tahap. Tahap pertama yakni pada penandatangan surat perjanjian ini sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tahap kedua setelah proses pekerjaan mencapai 50% sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah, sisanya maksimal dua hari setelah Pihak Kedua menyelesaikan perkejaannya.

PASAL IV
Pihak Pertama berhak tidak melakuakn pembayaran kepada Pihak Kedua apabila Piahk Kedua tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat watu.

Demikian Surat Perjanjian ini kami ini buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan atas keinginan dari kedua belah pihak.

Jakarta, 18 xxxx 2018
Yang membuat perjanjian,
Pihak Pertama, Pihak Kedua,

M..XX DAN MS. YY

Demikian artikel tentang contoh surat pernyataan yang baik dan benar ini ditulis dengan harapan dapat memberikan manfaat.
Contoh PERDES BUMDes Tentang Pendirian dan Pengelolaan BUMDes

Contoh PERDES BUMDes Tentang Pendirian dan Pengelolaan BUMDes

Contoh PERDES Bumdes - Perdes atau Peraturan Desa adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Desa sebagai payung hukum kegiatan dalam pelaksanaan anggaran dana desa. Tidak terkecuali dengan bumdes, perlu dibuat perdes tentang BUMDes agar pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk teman-teman perangkat desa ( prades ) khususnya, membuat rancangan peraturan desa perlu dilakukan dan direncanakan dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi missing link dengan peraturan diatasnya.

Dulu saya pernah membagikan contoh AD/ART Bumdes yang wajib dimiliki oleh Lembaga Bumdes.

...dan pada kesempatan ini saya ingin membagikan contoh perdes bumdes.

Silahkan diedit karena saya males bikin tabel untuk merapihkan contoh perdes bumdes ini.... hehheee


RANCANGAN PERATURAN DESA … …………….
NOMOR................ TAHUN 2018
TENTANG

PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA………………………………………



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



KEPALA DESA …………………..



Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 187 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa ……………… tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
  4. Permendesa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Penggurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa.


MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN DESA …………………….. TENTANG PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA .................................

BAB I



KETENTUAN UMUM



Pasal 1



Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

  1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Badan Usaha Milik Desa ................, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawarata Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  6. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
  7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.


BAB II



PENDIRIAN BUM DESA



Pasal 2



Pendirian BUM Desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 3



Pendirian BUM Desa bertujuan:

  • meningkatkan perekonomian Desa;
  • mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
  • meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
  • mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
  • menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
  • membuka lapangan kerja;
  • meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
  • meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.


Pasal 4



Desa mendirikan BUM Desa dengan mempertimbangkan:

  1. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
  2. potensi usaha ekonomi Desa;
  3. sumberdaya alam di Desa;
  4. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
  5. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.


Pasal 5



  1. Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibahas melalui Musyawarah Desa dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD.
  2. Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

  3. Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

  4. BAB III
    PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA


    Pasal 6




BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.



Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat.

Pasal 7

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan

b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

BAB IV
ORGANISASI PENGELOLA BUMDES

Pasal 8

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

  • 5 -


Pasal 9

(1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
a. Penasihat;

b. Pelaksana Operasional; dan
c. Pengawas.

Pasal 10

(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa.

(2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:

a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;

b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

(3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan

b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 11

(1) Pelaksana Operasional terdiri dari :
a. Direktur;

b. Sekretaris;

c. Bendahara ;
d. Manager.

(2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Pasal 12

(1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:

a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;

b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan

c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
(3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;

b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;

c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), Pelaksana Operasional dapat menunjuk manager sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.

  • 6 -


(2) Pelaksana Operasional dapat dibantu manager sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 14

(1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha, dibuktikan dengan proposal usaha ;

b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan atau Surat Keterangan Domisili ;

c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang tokoh masyarakat

d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat, dibuktikan dengan ijazah yang dilegalisir dari sekolah dan atau Dinas yang berwenang

(2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:

a. meninggal dunia;

b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa :
c. mengundurkan diri;

d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

(3) Mekanisme penjaringan calon direktur, sekretaris, bendahara dan manajer meliputi :
a. Kepala Desa bersama BPD membentuk Panitia Seleksi Pengelola Operasional Bumdes yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.
b. Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
c. Panitia Selkesi sebagaimana dimaksud pada huruf a mempunyai tugas :
c.1. Mengumumkan pendaftaran kepada masyarakat secara tertulis.
c.2. Melakukan seleksi administrasi
c.3. Melakukan koordinasi dengan Dinas tertentu.
c.4. Menetapkan nama-nama pendaftar yang lulus seleksi administrasi

Pasal 15

(1) Susunan Pelaksana Operasional BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada huruf b dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.
(2) Musyawarah Desa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan untuk memilih Direktur bukan sebagai pegawai tetap Bumdes.
(3) Musyawarah Desa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) untuk memilih sekretaris, bendahara dan manager dan selanjutnya ditetapkan sebagai pegawai tetap bumdes.

Pasal 16

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
(2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan.
(3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(4) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
a. Ketua;
b. Wakil Ketua;

c. Sekretaris;

d. Anggota maksimal 2 orang.

(5) Pemilihan calon pengawas dilakukan dalam Musyawarah Desa.
(6) Pemilihan calon pengawas yang lebih dari 5 ( lima ( orang dilakukan dalam Musyawarah Desa.

(7) Pemilihan Ketua, wakil Ketua, Sekretaris dan anggota dilakukan dalam Musyawarah Desa.

(8) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa berdasarkan hasil pengawasan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.
(9) Keputusan Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Kepala Desa dan BPD

(10) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

  • 7 -


BAB V

MODAL BUMDES

Pasal 17

(1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
(2) Modal BUM Desa terdiri atas:
a. penyertaan modal Desa; dan

b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 18

(1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
(2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

BAB VI

KLASIFIKASI JENIS USAHA BUMDES

Pasal19

(1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum ( serving ) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.

(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
a. air minum Desa;
b. usaha listrik Desa;
c. lumbung pangan; dan

d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

Pasal 20

(1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.

(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
a. alat transportasi;
b. perkakas pesta;
c. gedung pertemuan;

d. rumah toko;
e. tanah milik BUM Desa; dan

f. barang sewaan lainnya.

  • 8 -


Pasal 21

(1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (brokering)yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.

(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
a. jasa pembayaran listrik;

b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan

c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 22

(1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (trading ) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.

(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (trading) meliputi:

a. pabrik es;
b. pabrik asap cair;

c. hasil pertanian;
d. sarana produksi pertanian;
e. sumur bekas tambang; dan

f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 23

(1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.

(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 24

(1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.

(2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.

(3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:

a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;

b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat ; dan

c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

  • 9 -


Pasal 25

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

e. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
f. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;

g. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (social business) dan bisnis penyewaan (renting);

h. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (brokering), usaha bersama (holding), bisnis sosial ( (social business), bisnis keuangan (financial business) dan perdagangan (trading), bisnis penyewaan (renting) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;

(3) pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;

(4) diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (financial business) dan usaha bersama (holding).

BAB VII

ALOKASI HASIL USAHA BUMDES

Pasal 26

(1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain.

(2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

(3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

BAB VIII

KEPAILITAN BUMDES

Pasal 27

(1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.

(2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.

(3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB IX

KERJASAMA BUMDES ANTAR DESA

Pasal 28

(1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.

  • 10 -


Pasal 29

(1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.

(2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat:
a. subyek kerjasama;
b. obyek kerjasama;

c. jangka waktu;
d. hak dan kewajiban;

e. pendanaan;
f. keadaan memaksa;
g. pengalihan aset ; dan

h. penyelesaian perselisihan

(3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 30

(1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM

Desa.

(2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang

Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BUMDES

Pasal 31
(1) Pelaksana melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM

(1) Pelaksana melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM
Desa kepada Penasihat yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa.

(2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.

(3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

(1) Kepala Desa melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMDesa.

  • 11 -


BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pondokpanjang
pada tanggal, 2015

KEPALA DESA …………………

……………………………………..

Diundangkan di ………………….
pada tanggal ……………………

SEKRETARIS DESA,

……………………………………….
Contoh SK Kepala Desa Tentang SSH

Contoh SK Kepala Desa Tentang SSH

Contoh SK Kepala Desa Tentang SSH ( Standar Satuan Harga ) – SK atau Surat Keputusan mutlak diperlukan dalam suatu kegiatan pemerintahan baik itu tingkat pusat sampai tingkat desa. Surat Keputusan merupakan bentuk legalitas atas suatu kegiatan.

Sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi saya yang bekerja di sektor pemerintah. Pengalaman ini tentu sangat ingin saya bagikan kepada anda. Kenapa saya ingin berbagi pengalaman?. Karena pengalaman saya merupakan pengalaman yang sangat berharga untuk saya pribadi dan mungkin anda juga membutuhkan pengalaman saya sebagai modal dalam menghadapi situasi yang sama.

Seperti biasa, setiap hampir selesainya tahun anggaran, maka inspektorat akan meminta pertanggungjawaban kita dalam melaksanakan kegiatan. Pemeriksaan inspektorat bukan bertujuan untuk mengkriminalisasi pegawai pemerintah tetapi untuk membina, mengarahkan dan memeriksa pekerjaan apakah sesuai dengan Standar Operasional atau Petunjuk Teknis Operasional.

Sebagai orang yang bekerja di sektor pemerintahan, secara pribadi saya sudah siap ketika akan diperiksa oleh inspektorat karena menurut pendapat saya pekerjaan saya sangat baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan baik dari segi administrasi maupun dari segi fisik.

Hingga akhirnya datanglah inspektorat dari Kabupaten Lebak ke Kantor saya sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan saya menyambut dengan percaya diri bahwa saya akan memperoleh poin yang bagus dalam pemeriksaan ini.

Saat itu dengan bangga saya mengatakan " Saya sudah siap, semua administrasi sudah lengkap pak", dan pihak inspektorat ( Pak Irwan ) hanya tersenyum.

Baca Juga : Contoh Perdes Tentang Kekayaan Desa
Tahap pertama ceklis kelengkapan administrasi saya bagus, namun ketika menyangkut soal Penetapan Harga Barang dan Jasa saya dibuat kaget dengan pertanyaan pak Irwan

" Darimana anda menentukan harga barang dan jasa yang terdapat dalam Rencana Anggaran Biaya ini?"
" Dari Surat Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga pak". Jawab Saya

Saya kemudian mengeluarkan buku SK SSH tersebut dan menunjukannya kepada Pak Irwan. Tetapi kemudian pak irwan berkata " Ini standar harga untuk kabupaten, mana standar satuan harga untuk desa?". " Tidak ada" Jawab saya " Saya pake SK SSH Bupati pak".

Pak irwan tersenyum dan berkata " Apakah sama harga suatu barang dan jasa yang ada di desa dengan kota kabupaten, tentu beda dong harganya. Contoh, untuk tingkat kabupaten, harga 1 unit laptop bisa saja berkisar antara 5 juta sampai 7 juta, nah untuk desa yang jauh dari kota apakah sama harganya?, tentu tidak kan?".

Diatas adalah pengalaman saya tentang pemeriksaan inspektorat dan kini saatnya saya berbagi Surat Keputusan Kepala Desa tentang Standar Satuan Harga kepada rekan - rekan se- profesi.


contoh_sk_kepala_desa_tentang_standar_satuan_harga_SSH
KEPALA DESA PONDOKPANJANG
KECAMATAN CIHARA
KABUPATEN LEBAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA PONDOKPANJANG
Nomor : 900/Kep.026 –Ds.Pondokpanjang/2016

Tentang
STANDAR SATUAN HARGA (SSH) BELANJA DESA
DESA PONDOKPANJANG KECAMATAN CIHARA TAHUN 2017

KEPALA DESA PONDOKPANJANG,

Menimbang:
  1. Bahwa pengelolaan anggaran Belanja Desa Pondokpanjang Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2017 perlu dilaksanakan secara efesien, efektif, transparan dan akuntabel
  2. Bahwa sebagai pedoman bagi semua Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Desa (PPTKDes) dan Lembaga Desa dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Desa, Rencana Anggaran Biaya, Rencana Kerja Pemerintah Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Standar Satuan Harga (SSH) Belanja Desa Pondokpanjang Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Tahun 2017
Mengingat:
  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2014–2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20145);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2017;
  14. Peraturan Bupati Lebak Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
  15. Peraturan Bupati Lebak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9);
  16. Peraturan Bupati Lebak Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Nomor 81);
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU: Menetapkan Standar Satuan Harga Belanja Desa Pondokpanjang Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Tahun 2017, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA: Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan harga satuan tertinggi dari suatu barang atau jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang didalamnya termasuk pajak-pajak dan lain-lain pengeluaran yang sah sesuai ketentuan yang berlaku untuk dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) Desa Pondokpanjang Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Tahun 2017
KETIGA: Standar Satuan Harga digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Desa (PPTKDes) dan Lembaga Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Pondokpanjang Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya tahun anggaran 2017.
KEEMPAT: Standar Satuan Harga barang yang bersifat khusus / spesifik yang belum tercantum dalam Keputusan ini dan/atau yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten, mengacu pada ketentuan Keputusan Bupati Lebak atau Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku atau harga yang berlaku dipasaran sepanjang dapat dipertanggungjawabkan.
KELIMA: Dalam hal terjadi perbedaan besaran Standar Harga Satuan dengan usulan biaya atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Desa (PPTKDes) untuk Usulan Biaya atau Rencana Anggaran Biaya tersebut dapat digunakan sepanjang perhitungannya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efesien, bersaing, transparan dan akuntabel.
KEENAM: Dalam hal tidak tercantum Standar Satuan Harga untuk suatu barang dan jasa, maka dipergunakan Standar Satuan Harga Kabupaten Lebak Tahun 2017
KETUJUH: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pondokpanjang
Pada Tanggal 10 Juli 2016
KEPALA DESA PONDOKPANJANG





HEDI HADININGRAT, S.AP ( KAHAYANG MAH, MUGA LAKSANA.... AMIN )

Tembusan
  1. Ketua BPD Desa Pondokpanjang
  2. Para Pejabat Teknis Kegiatan ( PPTKDes ) Desa Pondokpanjang
  3. Lembaga Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Pondokpanjang
  4. Pertinggal 
Demikian saudara-saudara contoh SK Kepala Desa tentang Standar Satuan Harga. Silahkan dicopy aja ya.. untuk lampiran SK nya silahkan komentar dibawah untuk mendapatkannya karena lampiran SK SSH ini sangat banyak, jadi tidak ane tulis disini

TULIS EMAIL DIKOLOM KOMENTAR UNTUK SK SSH YANG LEBIH LENGKAP